Kamis, 28 November 2013

SPGDTS SE-KOTA SAMARINDA

SAMBUTAN WALIKOTA SAMARINDA
DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI SPGDTS
(SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU SEHARI-HARI)
 KOTA SAMARINDA 2013
 (20 Nopember 2013)

Bismillahirrohmannirrohim
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Selamat Pagi Salam Sejahtera dan untuk kita semua.

o   Yth. Bapak/Ibu Narasumber dari RSU.AW Syahranie
o   Yth. Bapak/Ibu Narasumber dari Dinas Kesehatan Prov.Kaltim
o   Yth. Bapak/Ibu Narasumber dari PT. Telkom
o   Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
o   Yth. Ka. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
o   Yth. Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Sekota Samarinda dan
o   Para Undangan dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat “Allah Subhanahu Wa Ta’ala “ Tuhan Yang Maha Kuasa  atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pertemuan Persiapan Implementasi SPGDTS (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari) Kota Samarinda.

Hadirin yang saya hormati,

Kota Samarinda beriklim tropis basah, hujan sepanjang tahun. Suhu udara antara 24-32C, dengan curah hujan rata-rata 162 mm, dan kelembaban udara rata-rata 82,7%.  Dan juga Kota Samarinda dibelah oleh sungai Mahakam.  Penduduk Kota Samarinda sampai bulan Agustus 2013 tercatat sebanyak 950.919 jiwa. Dengan laju pertumbuhan 3-4% per tahun, yang terdiri dari berbagai suku bangsa.  Hal ini berdampak pada potensial terjadinya berbagai macam bencana , seperti bencana di air  dan bencana di darat.
Untuk melakukan respon cepat terhadap kondisi kegawatdaruratan. Ini perlu adanya sistem yang mapan, terorganisir. Selain itu perlu sumberdaya manusia yang profesional dan didukung regulasi. SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu) telah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia dan dinilai sangat bermanfaat.
Dengan kegiatan ini diharapkan adanya pemahaman yang benar mengenai konsep SPGDT. Selain itu diarahkan untuk mendukung penurunan AKI / AKB serta sistem rujukan dalam kerangka akselerasi implementasi BPJS 2014 di Kota Samarinda.

Hadirin yang saya hormati,

SPGDT ini harus diketahui secara luas oleh para pengambil kebijakan di tingkat Kota Samarinda ataupun lintas sektor terkait sekaligus menyusun sistem rujukan yang aplikable dan bisa diterapkan secara luas.  Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan Rumah Sakit Rujukan dalam memerankan terwujudkan SPGDT di Kota Samarinda sangat besar.  Untuk itu pembentukan SPGDT dengan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan perlu segera direalisasikan.
Pengembangan SPGDT harus sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional, yang di dalamnya mengacu pada :
1.  Paradigma Sehat yaitu menjaga keseimbangan antara risk management (upaya promotif dan preventif) dan disease management (kuratif dan rehabilitatif). 
2. Profesionalisme yaitu pengembangan SPGDT berdasarkan standar yang disepakati secara profesional antara semua stakeholder terkait dan didukung peran serta masyarakat.
3. Desentralisasi yaitu advokasi dan pemberdayaan daerah untuk pengembangan SPGDT yang sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan daerah (local specific).
4. Menata sistem pembiayaan yang efektif dan efisien.

SPGDT merupakan koordinasi berbagai unit kerja  (multi sektor) dan didukung berbagai kegiatan profesi (multi disiplin dan multi profesi) untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita  gawat darurat dalam keadaan sehari- hari maupun dalam keadaan bencana


Hadirin yang saya hormati,

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) harus diketahui secara luas oleh para pengambil kebijakan di tingkat Kota Samarinda, Provinsi ataupun lintas sektor terkait sekaligus menyusun sistem rujukan yang aplikable dan bisa diterapkan secara luas untuk mendukung BPJS 2014

Hal yang cukup penting untuk segera dibentuk dalam mendukung SPGDT adalah terbentuknya call center. Call center yang perlu diwujudkan di Kabupaten / Kota harus mampu menjawab dan mengarahkan kondisi kegawatdaruratan yang terjadi, termasuk diimplementasikan untuk kegawatdaruratan obstetri neonatal (SPGDT-S), untuk menurunkan AKI / AKB.
Call center dalam SPGDT merupakan keharusan, yang harus segera wujudkan. Unsur penting yang harus tersedia : sarana komunikasi, SDM yang kompeten, transportasi yang memadai serta dukungan pembiayaan untuk keberlangsungan operasional SPGDT
Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Samarinda diharapkan juga sudah terbentuk dalam sistem rujukan, sehingga program SPGDT akan terwujud. Dinas Kesehatan Kota dan RS Rujukan di wilayah, untuk menjadi inisiator terbentuknya SPGDT di wilayah Kota Samarinda, termasuk merumuskan sistem regulasinya


 Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah sambutan saya dan akhirnya dengan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga Pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua.
Dengan mengucapkan  ”Bismillahirrohmannirrohim” Saya nyatakan pertemuan Persiapan Implementasi SPGDTS (Sistem Penaggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari) dibuka secara resmi


Wassalamualaikum Warahmatullahhiwabarakatuh.


Samarinda 20 Nopember 2013
WALIKOTA

ttd

H. SYAHARIE  JAANG, SH, M.Si



dr. Kusuma Wijayanti

Sambutan Walikota Samarinda diwakili Asisten III


dr. Dadik Agus Sunyoto, Sp. BA



LAPORAN
PERSIAPAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARUDAR TERPADU SEHARI-HARI (SPDGTS) KOTA SAMARINDA
TAHUN 2013
TANGGAL 25 NOVEMBER  2013


A.      Latar Belakang
Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 tertera masalah pelayanan kesehatan lain yang perlu mendapat perhatian adalah antisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah rawan bencana dan didaerah rawan terjadinya rawan sosial. Letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua lempeng bumi, rawan dengan terjadinya bencana alam. Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika karakteristik penduduk dan kondisi geografis.
Sejak tahun 2000 Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan konsep Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) memadukan penanganan gawat darurat mulai dari tingkat pra rumah sakit sampai tingkat rumah sakit dan rujukan antara rumah sakit dengan pendekatan lintas program dan multisektoral. Penanggulangan gawat darurat menekankan respon cepat dan tepat dengan prinsip Time Saving is Life and Limb Saving. Public Safety Care (PSC) sebagai ujung tombak safe community adalah sarana publik/masyarakat yang merupakan perpaduan dari unsur pelayanan ambulans gawat darurat, unsure pengamanan (kepolisian) dan unsur penyelamatan. PSC merupakan penanganan pertama kegawatdaruratan yang membantu memperbaiki pelayanan pra RS untuk menjamin respons cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit yang dituju.
Pelayanan di tingkat Rumah Sakit Pelayanan gawat darurat meliputi suatu system terpadu yang dipersiapkan mulai dari IGD, HCU, ICU dan kamar jenazah serta rujukan antar RS mengingat kemampuan tiap-tiap Rumah Sakit untuk penanganan efektif (pasca gawat darurat) disesuaikan dengan Kelas Rumah Sakit.
Untuk meningkatkan kemampuan para pimpinan RS dalam manajemen penanggulangan gawat darurat dan bencana, Kementerian Kesehatan bersama ikatan profesi dan Persatuan Rumahsakit Seluruh Indonesia (PERSI) telah mengembangkan pelatihan HOPE (Hospital Preparedness for Emergency and Disaster) yang sampai saat ini telah diikuti oleh 802 manajemen rumah sakit. Dengan pelatihan tersebut maka diharapkan semua pimpinan RS dapat membuat dokumen perencanaan dalam penanggulangan bencana yang biasa disebut Hospital Disaster Plan (Hosdip) baik bencana di dalam rumah sakit (internal disaster) maupun bencana di luar rumah sakit (external disaster).
Kota Samarinda yang beriklim tropis basah, hujan sepanjang tahun. Suhu udara antara 24-32C, dengan curah hujan rata-rata 162 mm, dan kelembaban udara rata-rata 82,7%.  Dan juga Kota Samarinda dibelah oleh sungai Mahakam.  Penduduk Kota Samarinda sampai bulan Agustus 2013 tercatat sebanyak 950.919 jiwa. Dengan laju pertumbuhan 3-4% per tahun, yang terdiri dari berbagai suku bangsa.  Hal ini berdampak pada potensial terjadinya berbagai macam bencana , seperti bencana di air  dan bencana di darat.
Untuk melakukan respon cepat terhadap kondisi kegawatdaruratan. Ini perlu adanya sistem yang mapan, terorganisir. Selain itu perlu sumberdaya manusia yang profesional dan didukung regulasi. SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat darurat Terpadu) telah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia dan dinilai sangat bermanfaat.

B.      PESERTA
Peserta Pertemuan SPDGTS Kota Samarinda Tahun 2013, sasaran pesertanya adalah :
1.    Dinas Kesehatan Kota Samarinda (20 Orang)
2.    Bappeda Kota Samarinda ( 2 Orang )
3.    Rumah Sakit Kota Samarinda ( 20 Orang)
4.    Penanggulangan Bencana Kota Samarinda ( 2 Orang)
5.    Penanggulangan Bencana Propinsi (2 Orang)
6.    Dinkes Propinsi ( 2 orang )
7.    Humas Pemkot ( 4 orang)

C.      TEMPAT DAN WAKTU
Pertemuan persiapan SPDGTS dilaksanakan pada tanggal  25 November 2013  di Ruang Pertemuan Wakil Walikota lantai 2 Samarinda jln. Kusuma Bangsa Samarinda.

D.      NARA SUMBER

         Narasumber pertemuan persiapan SPDGTS kota Samarinda  terdiri dari :
1.       Dr.Dadik,SpBA           ( RSU. AWS)
2.       Yusuf             ( PT.Telkom)
3.       Sri Sedono, M.Kes      ( Dinas Kesehatan Propinsi Kaltim)


F.   BIAYA
Biaya untuk pertemuan ini dibebankan kepada APBD Kota Samarinda melalui SKPD Dinas Kesehatan tahun anggaran 2013.

A.       HASIL PELAKSANAAN
Dengan kegiatan ini diharapkan adanya pemahaman yang benar mengenai konsep SPGDT. Selain itu diarahkan untuk mendukung penurunan AKI / AKB serta sistem rujukan dalam kerangka akselerasi implementasi BPJS 2014 di Kota Samarinda.
SPGDT ini harus diketahui secara luas oleh para pengambil kebijakan di tingkat Kota Samarinda ataupun lintas sektor terkait sekaligus menyusun sistem rujukan yang aplikable dan bisa diterapkan secara luas.  Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan Rumah Sakit Rujukan dalam memerankan terwujudkan SPGDT di Kota Samarinda sangat besar.  Untuk itu pembentukan SPGDT dengan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan perlu segera direalisasikan.
Pengembangan SPGDT harus  sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional, yang di dalamnya mengacu pada :
1.    Paradigma Sehat yaitu menjaga keseimbangan antara risk management (upaya promotif dan preventif) dan disease management (kuratif dan rehabilitatif). 
2.    Profesionalisme yaitu pengembangan SPGDT berdasarkan standar yang disepakati secara profesional antara semua stakeholder terkait dan didukung peran serta masyarakat.
3.    Desentralisasi yaitu advokasi dan pemberdayaan daerah untuk pengembangan SPGDT yang sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan daerah (local specific).
4.    Menata sistem pembiayaan yang efektif dan efisien.

SPGDT merupakan koordinasi berbagai unit kerja  (multi sektor) dan didukung berbagai kegiatan profesi (multi disiplin dan multi profesi) untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi penderita  gawat darurat dalam keadaan sehari- hari maupun dalam keadaan bencana
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) harus diketahui secara luas oleh para pengambil kebijakan di tingkat Kota Samarinda, Provinsi ataupun lintas sektor terkait sekaligus menyusun sistem rujukan yang aplikable dan bisa diterapkan secara luas untuk mendukung BPJS 2014.
Hal yang cukup penting untuk segera dibentuk dalam mendukung SPGDT adalah terbentuknya call center. Call center yang perlu diwujudkan di Kabupaten / Kota harus mampu menjawab dan mengarahkan kondisi kegawatdaruratan yang terjadi, termasuk diimplementasikan untuk kegawatdaruratan obstetri neonatal (SPGDT-S), untuk menurunkan AKI / AKB.
Call center dalam SPGDT merupakan keharusan, yang harus segera wujudkan. Unsur penting yang harus tersedia : sarana komunikasi, SDM yang kompeten, transportasi yang memadai serta dukungan pembiayaan untuk keberlangsungan operasional SPGDT
Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Samarinda diharapkan juga sudah terbentuk dalam sistem rujukan, sehingga program SPGDT akan terwujud. Dinas Kesehatan Kota dan RS Rujukan di wilayah, untuk menjadi inisiator terbentuknya SPGDT di wilayah Kota Samarinda, termasuk merumuskan sistem regulasinya.

B.        PENUTUP

Demikian Laporan  Persiapan  SPDGTS Kota Samarinda  ini di buat untuk dapat dipergunakan dan apabila ada kekeliruan dalam laporan ini akan di lakukan perbaikan.

                   Samarinda,  25 November  2013
                                                                                Ketua Panitia



         dr. Kusuma Wijayanti,M.Si
         Nip.  19740901-200312-2-011       

                                                           



Tidak ada komentar:

Posting Komentar